Kemudian, tim dari Dinas Koperasi dan UMKM juga turun langsung meninjau lokasi usaha para pemohon proposal sebelum draf Surat Keputusan (SK) ditinjau oleh Inspektorat dan ditandatangani oleh Bupati Kolaka.

"Kami lakukan verifikasi lapangan untuk memastikan penerima benar-benar memiliki usaha aktif, jangan sampai ada yang hanya mengajukan proposal kios atau usaha makanan tetapi fisiknya tidak ada di lapangan, karena temuan seperti itu sempat ada saat proses seleksi," ujarnya.

Guna mencegah penyalahgunaan dana, pemerintah daerah mewajibkan seluruh penerima menandatangani pakta integritas yang memuat poin-poin peruntukan modal serta konsekuensi sanksi maupun teguran apabila ditemukan penyimpangan.

Petugas Dinas Koperasi dan UMKM juga dijadwalkan kembali turun ke lapangan paling lambat dua pekan setelah pencairan untuk memantau realisasi pemanfaatan dana sekaligus memberikan pendampingan manajemen pengelolaan usaha.