NADIKABAR.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa, memperkuat basis data kependudukan untuk penanganan 13.103 Keluarga Risiko Stunting (KRS) di daerah tersebut.
"Setiap OPD terkait perlu mengonfirmasi secara rinci alokasi anggaran khusus stunting agar selaras dengan jumlah sasaran riil di lapangan, sehingga besaran anggaran yang dikeluarkan berbanding lurus dengan penurunan angka stunting di Sigi," kata Wakil Bupati (Wabup) Sigi Samuel Yansen Pongi di Bora, Minggu.
Ia mengemukakan pentingnya sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menjadi kunci utama dalam mengukur keberhasilan program penanganan stunting.
"Jangan sampai secara administratif kategori penilaian kita sudah baik dan anggaran sudah terserap besar, tapi angka stunting di lapangan justru tidak turun secara signifikan. Ini harus berbanding lurus," ucapnya.
