NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur menyiapkan pembangunan ruang terbuka hijau berupa taman, di lokasi bekas lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Terminal Pulogadung.
"Kami sudah melakukan penertiban lapak PKL di kawasan Terminal Pulogadung. Lokasi ini nanti akan kita buatkan taman agar ada ruang terbuka hijau juga," kata Wakil Wali Kota Jakarta Timur Kusmanto usai penertiban lapak PKL di Terminal Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu.
Pembangunan taman ini sekaligus menjadi upaya Pemkot Jakarta Timur memperbaiki ketertiban lingkungan, termasuk menata bangunan yang berdiri di atas fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum).
Berdasarkan data pemerintah daerah, hampir 20 kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sasaran penertiban di kawasan Terminal Pulogadung.
Setelah proses penertiban selesai, pemerintah daerah akan melanjutkan penataan kawasan dengan melibatkan Suku Dinas Pertamanan dan Hutan (Sudin Tamhut) dan Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA).
"Pascapenertiban kami akan jaga, sambil proses pekerjaan oleh Sudin Taman dan Sudin SDA," ujar Kusmanto.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan area yang telah dibersihkan tidak kembali digunakan untuk mendirikan lapak yang melanggar ketentuan.
Di sisi lain, Pemkot Jakarta Timur tetap memberikan solusi kepada pedagang yang terdampak penertiban dengan mengarahkan mereka ke pasar maupun lokasi penampungan UMKM binaan pemerintah.
Pedagang yang memiliki KTP DKI Jakarta dapat mengajukan penempatan di fasilitas usaha yang tersedia dengan memenuhi persyaratan.
"Memang salah satu itu ya. Ada dampak-dampak sosial yang perlu kita tegakkan, bahwasanya daerah-daerah yang rawan seperti ini memang harus kita tertibkan, kita tata dan kita bersihkan," ujar Kusmanto.
Melalui penataan tersebut, Pemkot Jakarta Timur berharap kawasan Terminal Pulogadung tidak hanya menjadi lebih tertib, tetapi juga memiliki lingkungan yang lebih nyaman dengan tambahan ruang terbuka hijau bagi masyarakat.
Adapun keberadaan lapak pedagang di kawasan tersebut tidak hanya mengganggu fungsi fasilitas umum, tetapi juga berdampak terhadap kelancaran aktivitas masyarakat yang menggunakan akses jalan di sekitar terminal.
Pelaksanaan penertiban tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
Tahapan tersebut dilakukan melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 agar masyarakat maupun pihak yang terdampak memahami proses penegakan aturan yang dilakukan pemerintah.
