Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Timur melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama jajaran untuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang melanggar ketentuan.
Pelaksanaan penertiban tetap mengedepankan pendekatan humanis dengan memberikan peringatan secara bertahap kepada para pedagang.
Tahapan tersebut dilakukan melalui Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 agar masyarakat maupun pihak yang terdampak memahami proses penegakan aturan yang dilakukan pemerintah.
"Kami minta bantuan Satpol PP dan jajaran untuk melakukan penegakan. Namun demikian, tetap didahului dengan humanisme, dengan memberikan imbauan mulai dari SP 1, 2, dan 3 supaya masyarakat atau pihak yang terdampak lebih tahu," jelas Kusmanto.
