Ia menjelaskan, salah satu tahapan yang kini dipersiapkan adalah penyusunan SOP penyimpanan minyak nilam guna memastikan kualitas komoditas tersebut tetap terjaga hingga diterbitkan resi gudang.
Selain itu, kata dia, Pemerintah Aceh juga menindaklanjuti kebijakan SRG ini dengan mempersiapkan berbagai kebutuhan teknis, termasuk standar mutu hingga tata cara penyimpanan minyak nilam.
Darma menilai, standardisasi mutu menjadi hal penting dalam penerapan SRG. Sebab, kualitas minyak nilam yang disimpan harus dapat dipertanggungjawabkan agar memenuhi persyaratan komoditas dan diterima dalam sistem tersebut.
Aspek mutu, lanjut dia, juga berkaitan dengan pembiayaan perbankan. Resi gudang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai agunan untuk memperoleh pembiayaan, sehingga kualitas barang yang menjadi dasar penerbitan resi harus terjamin.
"Kalau minyaknya tidak memenuhi standar, bagaimana bank bisa menjadikannya sebagai jaminan? Minimal harus memenuhi standar SNI dan ISO. Dengan adanya standar yang jelas, kualitas minyak nilam yang disimpan bisa terjamin," ujarnya.
