Sebagai bentuk komitmen daerah, Pemprov Banten menyiapkan anggaran Rp 50 miliar pada anggaran murni tahun 2027. Anggaran tersebut dialokasikan sebagai bagian dari skema pembiayaan bersama atau cost sharing untuk pengadaan tanah.

Andra Soni mengatakan Pemprov Banten tidak ingin seluruh kebutuhan pembiayaan dibebankan kepada pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah turut mengambil tanggung jawab agar rencana pelebaran jalan dapat direalisasikan.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo menyampaikan dukungan terhadap rencana penanganan jalan tersebut. Ia menyebut kebutuhan anggaran untuk pelebaran jalan dan pembenahan akses di sekitar stadion diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar.

Dody mengatakan, pemerintah pusat akan mengupayakan pembiayaan melalui APBN dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber anggaran yang memungkinkan pekerjaan fisik segera dimulai.

"APBN itu kan komposisinya macam-macam ya, ada rupiah murni, ada loan, macam-macam. Tapi pasti pakai APBN. Cuma APBN itu dari sisi mananya, nanti kita pikirkan ketersediaannya yang paling cepat, agar kemudian proses fisiknya bisa segera dimulai," ungkap Dody.

Terkait pengadaan tanah, Dody berharap dukungan Pemerintah Provinsi Banten serta pemerintah kabupaten dan kota agar prosesnya berjalan lancar.

Seperti dijelaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan, pelebaran jalan direncanakan sepanjang kurang lebih 3,5 kilometer, mulai dari Palima hingga melewati kawasan Pasar Baros. Ruang milik jalan atau right of way (ROW) direncanakan menjadi 25 meter dengan empat lajur.

Berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan anggaran pengadaan tanah diperkirakan mencapai Rp180 miliar, sedangkan pekerjaan fisik sekitar Rp80 miliar. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 260 miliar.