"Untuk ke depan karena ada penambahan kuota yang diberikan oleh Bapak Presiden, kami menyiapkan dua tempat, satu di Jakarta Barat, satu di Jakarta Timur. Jakarta Timur saya ingat tempatnya di Cakung," ujarnya.
Pramono mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sebab itu, Pemprov DKI tak akan mengambil alih kewenangan tersebut dan memilih berkontribusi melalui penyediaan lahan.
"Pemprov DKI Jakarta tidak ingin masuk pada wilayah yang bukan kewenangannya. Termasuk membangun Sekolah Rakyat itu kan kewenangan pemerintah pusat. Tetapi sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat," jelasnya.