"Jadi Kabupaten Majalengka mendapat alokasi infrastruktur, Rp230 miliar. Satu kabupaten, jalan alus," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11).

Dedi menegaskan, kerusakan jalan yang ditemukan di Majalengka tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan jalan perlu menjadi perhatian untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas perbaikannya.

"Jadi kalau ada jalan butut, itu bukan punya provinsi. Itu punya Kabupaten. Tahun depan Kabupaten lain," jelas dia.