NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mengajak kalangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Kamis, mengatakan keterlibatan BUMN diharapkan tidak hanya sebatas penyaluran bantuan saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup upaya mitigasi sebelum bencana hingga pemulihan wilayah terdampak.
Menurut dia, penanganan bencana membutuhkan kerja sama berbagai pihak dalam seluruh tahapan, mulai dari prabencana, saat bencana, hingga pascabencana.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi membuka Pelatihan Disaster Management Jawa Tengah PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Semarang.
Ia menyebutkan salah satu bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan adalah memperkuat mitigasi berbasis lingkungan, misalnya di kawasan pegunungan.
Pihaknya mengajak BUMN mendukung pembuatan rorak atau lubang resapan air di lereng-lereng untuk mengurangi risiko banjir bandang.
"Kita akan koordinasi dengan BUMN yang ada di Jawa Tengah, untuk bersama-sama membikin rorak yang ada di lereng-lereng pegunungan supaya tidak terjadi bencana banjir bandang," kata Gus Yasin, sapaan akrabnya.
Pembangunan sumur resapan juga dilakukan melalui APBD 2027 untuk menampung air hujan agar tersimpan di dalam tanah sehingga bisa membantu mengurangi risiko banjir, sekaligus menjaga ketersediaan air saat musim kemarau.
Sementara itu, Executive Vice President of Corporate Secretary PT KAI (Persero) Wisnu Pramudyo mengatakan KAI mendapat tugas sebagai koordinator wilayah Satgas Bencana BUMN di Jateng.
Dalam menjalankan peran tersebut, KAI akan memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), SAR Semarang, dan pemerintah daerah.
Menurut dia, kesiapan koordinasi sejak sebelum bencana menjadi kunci agar dukungan dari masing-masing BUMN dapat segera dikerahkan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Ketika bencana terjadi, kita perlu segera mengetahui kondisi di lapangan dan apa yang paling dibutuhkan oleh warga dan siapa yang dapat menyiapkan bantuan," katanya.
Sementara itu, Direktur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Badan Pengaturan (BP) BUMN Edi Eko Cahyono menyampaikan bahwa Satgas Bencana BUMN telah dikukuhkan untuk memperkuat ekosistem penanganan bencana di seluruh wilayah Indonesia.
Ia menegaskan bahwa kontribusi BUMN dalam penanganan bencana perlu diarahkan tidak hanya pada respons ketika bencana terjadi, tetapi juga pada penguatan mitigasi agar risiko dan dampaknya dapat diminimalkan.
"Tentunya kami siap mengolaborasikan rekan-rekan BUMN untuk semakin fokus, tidak hanya ketika kebencanaan itu terjadi, tetapi bagaimana kita mempersiapkan sesuatu, memitigasi dengan baik sehingga dampak yang muncul nanti ketika terjadi bencana bisa kita minimalisir," katanya.