Terkait evaluasi pembiayaan, terdapat potensi pengalihan anggaran pada skema PBPU seiring berkurangnya kebutuhan pembiayaan untuk kelompok peserta tertentu, termasuk mereka yang sebelumnya mendapat perlindungan selama masa pandemi COVID-19.
Zulfachmi menjelaskan, terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp 1,7 miliar yang berpotensi dialokasikan untuk memperluas perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat lain yang membutuhkan. Salah satu kelompok yang menjadi perhatian adalah guru ngaji dan marbot masjid.
Selain itu, peluang perluasan juga diarahkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan sosial dan kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat membantu Pemprov Jateng memastikan akses jaminan kesehatan tidak hanya menjangkau masyarakat yang telah terdata, tetapi juga para pekerja sosial dan keagamaan yang berperan penting di tengah masyarakat.
Melalui penguatan kolaborasi dengan BPJS Kesehatan, pemerintah daerah berharap cakupan perlindungan kesehatan semakin inklusif. Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, merata, dan berkelanjutan. (akd/ega)
