NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat Kabupaten Cilacap yang disampaikan dalam rangkaian kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di daerah ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno yang mendampingi kunjungan kerja Wapres, di Cilacap, Senin, mengatakan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan, pendangkalan jalur pelayaran, pengembangan energi hijau, hingga persoalan tanah yayasan milik masyarakat penghayat kepercayaan.
Menurut dia, kunjungan diawali dengan dialog bersama nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu.
“Dalam pertemuan tersebut, nelayan menyampaikan keluhan mengenai distribusi dan kuota BBM bagi kapal yang beroperasi di Cilacap serta pendangkalan jalur pelayaran yang mengganggu aktivitas melaut,” katanya.
Ia mengatakan pula, salah satu persoalan yang mengemuka adalah meningkatnya kebutuhan BBM akibat banyaknya kapal dari luar daerah yang masuk ke Cilacap.
Selain itu, kata dia, penanganan pendangkalan jalur pelayaran diusulkan melalui pengerukan dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai kewenangannya.
Setelah berdialog dengan nelayan, ujar dia pula, Wapres bersama rombongan meninjau kilang Pertamina Patra Niaga Refinery Unit (RU) Cilacap untuk melihat pengembangan sustainable aviation fuel (SAF), yakni bahan bakar penerbangan berkelanjutan yang dapat diproduksi dari minyak jelantah.
“Ini potensi yang luar biasa. Kita dari Pemprov Jawa Tengah sebelumnya juga sudah mengumpulkan minyak jelantah dari teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pengumpulan ini harus lebih masif lagi karena lokasi produksinya ada di Cilacap,” katanya.
Ia mengatakan Pemprov Jateng akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperluas pengumpulan minyak jelantah hingga tingkat desa, termasuk melalui kelompok masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).
Menurut dia, langkah tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk mendukung pengembangan energi hijau, sekaligus memperkuat kemandirian energi.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat penghayat kepercayaan di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi. Dalam pertemuan itu, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk terkait tanah yayasan.
Sumarno mengatakan persoalan tersebut telah dicatat untuk dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Pemprov Jateng juga siap membantu apabila diperlukan, katanya lagi.
“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bu Bupati (Pelaksana Tugas Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya), mungkin bisa ditindaklanjuti dulu di kabupaten. Kalau memang diperlukan, kami dari Pemprov Jawa Tengah akan membantu,” katanya.
Ia menegaskan Pemprov Jateng akan menindaklanjuti persoalan sesuai kewenangannya serta membantu koordinasi dengan pemerintah pusat untuk persoalan yang berada di luar kewenangan provinsi.
“Intinya Mas Wapres menyampaikan bahwa kita harus banyak berkolaborasi. Kalau itu menjadi kewenangan Pemprov, kita juga akan bergerak. Kalau bukan kewenangan kita, tentu saja kita membantu koordinasi, mendorong, dan mendukung agar itu bisa terealisasi,” kata Sekda Jateng.
