Kerusakan sarana dan peralatan produksi menyebabkan sebagian pelaku usaha mengalami penurunan kapasitas produksi, bahkan harus menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA), Kemenperin melaksanakan kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Sertifikasi Halal di Kabupaten Aceh Timur pada 10–12 November 2026.

Sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan nilai tambah, serta membuka peluang perluasan pasar bagi produk industri kecil. Selain itu, sertifikasi halal merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman serta bahan gunaan yang diproduksi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) harus dipenuhi paling lambat 17 Oktober 2028, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menyampaikan, pihaknya terus mendorong penguatan kapasitas industri kecil melalui berbagai program pembinaan, mulai dari peningkatan kualitas produk, pemenuhan standardisasi, fasilitasi sertifikasi, hingga perluasan akses pasar.

β€œMelalui pendampingan yang terarah, kami berharap pelaku usaha dapat memahami proses sertifikasi halal, memenuhi persyaratan yang ditetapkan, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan produksi. Dukungan ini menjadi semakin penting bagi industri kecil yang sedang memulihkan usahanya setelah terdampak bencana,” ungkap Reni.