NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto merespons aspirasi masyarakat tentang pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri. Respons Presiden ini patut diterima sebagai tekad bersama, sekaligus menjadi pilihan langkah awal mewujudkan target Indonesia Emas 2045. Mewujudnyatakan sebuah tekad besar nan strategis tak pernah luput dari tantangan. Namun, kalau sejumlah negara bisa menyelenggarakan pendidikan gratis, Indonesia pun pasti bisa.
Dalam pidatonya pada puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-28 PAN di Convention Center Jakarta, Jumat (18/9), Presiden menyatakan pemerintah harus menyelenggarakan pendidikan gratis dari jenjang pendidikan dasar hingga universitas atau perguruan tinggi negeri (PTN). Lima hari kemudian, tepatnya Rabu (23/9) siang, Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas (Ratas) di Istana Merdeka. Agenda utama Ratas itu fokus pada pembahasan strategi dan kebijakan pemerintah mewujudkan pendidikan gratis untuk seluruh jenjang, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga PTN. Program perluasan pendidikan gratis diharapkan bisa direalisasikan secara bertahap.
Pernyataan Presiden tentang tekad mewujudnyatakan pendidikan gratis langsung menyita perhatian semua elemen masyarakat. Banyak komunitas gembira dan mendukung tekad itu. Tak sekadar mendukung, para pemerhati dan penggiat pendidikan bahkan mulai mengungkap sejumlah tantangan yang harus segera ditanggapi agar kebijakan strategis tentang pendidikan gratis itu dapat mencapai tujuan idealnya.
Salah satu tantangan yang banyak dibahas adalah kebutuhan anggaran atau biaya Pendidikan gratis. Komisi X DPR misalnya, mengemukakan kalkulasi atau perkiraan awal kebutuhan anggaran pendidikan gratis yang mencapai Rp 393,7 triliun. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) butuh Rp 93,7 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk menanggung sekitar 2,83 juta mahasiswa yang aktif di PTN, baik jalur akademik maupun vokasi (D3, D4, dan S1). Sisanya, sekitar Rp 300 triliun, merupakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
