Pada lapis kedua, platform digital dituntut transparan, wajib memperkuat sistem deteksi konten manipulatif, menyediakan kanal pengaduan yang responsif, serta memberikan label peringatan pada konten deepfake.

Meski mendorong penguatan perlindungan ekosistem digital lintas sektor, Heru mengingatkan agar penegakan aturan terkait AI tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi.

"Jangan menjadikan semua konten AI sebagai ancaman atau alasan untuk membatasi kritik. Yang harus dilawan adalah manipulasi dan penipuan, bukan kebebasan berekspresi," ujarnya.