Ia juga menilai koordinasi lintas sektor yang melibatkan kementerian terkait, BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD hingga pemerintah desa berjalan baik.
"Indikasi sederhananya adalah bahwa ini merupakan mobilisasi personel terbesar yang pernah dilakukan," ujar Sahala.
Untuk memperkuat pencegahan, Sahala mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap kawasan konsesi dan memastikan pemegang konsesi memiliki sistem pengelolaan serta kesiapan menghadapi potensi kebakaran.
Penegakan hukum juga perlu dilakukan apabila ditemukan unsur kesengajaan.
"Kita sudah punya pengalaman mendorong penegakan hukum. Artinya, kita tidak kurang pengalaman dan tidak kurang perangkat hukum untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam hal ini," kata dia.
Selain pengawasan dan penegakan hukum, ia menekankan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pemerintah desa serta edukasi publik untuk mencegah aktivitas yang dapat memicu karhutla.
