Ia mengatakan kebijakan tersebut juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya melalui penguatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di daerah.
"Kita tentu berharap perubahan status PPPK penuh waktu dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan dan kesehatan karena menjadi kebutuhan mendasar di daerah," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah dan DPR RI telah menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
