Namun, ia mengingatkan bahwa penguatan sinergi harus tetap berada dalam koridor pembagian kewenangan yang jelas.
“TNI mempunyai mandat utama dalam pertahanan negara, sedangkan Polri mempunyai mandat utama dalam keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum. Karena itu, sinergi harus dibangun melalui koordinasi, bukan tumpang tindih kewenangan,” kata dia.
“TNI tidak boleh menjadi polisi dan Polri tidak boleh berubah menjadi militer. Pembagian fungsi tersebut merupakan bagian penting dari desain negara demokratis pascareformasi,” kata dia.
Menurut dia pesan Presiden Prabowo mengenai soliditas TNI-Polri juga harus dimaknai sebagai soliditas dalam menjalankan konstitusi, hukum dan kepentingan bangsa, bukan loyalitas personal kepada penguasa.
“Presiden memang membutuhkan TNI dan Polri yang solid. Tetapi soliditas itu harus berarti solid dalam menjalankan konstitusi dan hukum, bukan solid dalam kepentingan politik praktis,” katanya.
