NADIKABAR.COM — Pengamat Ekonomi Syariah dari Universitas Paramadina Imas Damayanti menyarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk menunda sementara keberangkatan jamaah umrah ke Arab Saudi, menyusul eskalasi geopolitik di kawasan semenanjung Arab.
“Sebaiknya Pemerintah Indonesia tunda keberangkatan umrah bagi jamaah kita ke Saudi sampai situasi konflik mereda,” ujar Imas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Ia menilai konflik tersebut tak hanya mengganggu keamanan melainkan menjadi variabel pengganggu dalam lanskap ekonomi global.
Menurut dia, konflik yang terjadi antara Saudi-Houthi berdampak pada penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi, isu keamanan, dan juga ketidaknyamanan dalam beribadah akan membayangi jamaah umrah.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia memegang peranan krusial dalam ekosistem umrah dunia.
Dari sudut pandang ekonomi syariah, fenomena ini tidak hanya menuntut analisis makro ekonomi terkait kerugian materiil, tetapi juga memerlukan dekonstruksi fiqh al-awlawiyyat (fikih prioritas) berbasis kerangka Maqshid Syariah guna merumuskan kebijakan kemaslahatan publik yang mitigatif.
Imas memahami dalam desain Visi Saudi 2030, sektor pariwisata religi (haji dan umrah) diproyeksikan sebagai pilar utama dalam diversifikasi ekonomi non-migas Saudi.
Untuk itu, kata dia, ketiadaan arus masuk jamaah umrah asal Indonesia tentunya akan mengganggu keamanan yang memicu guncangan suplai dan permintaan (supply-demand shock) yang signifikan terhadap neraca pembayaran eksternal Kerajaan Saudi.
Di sisi Indonesia, volume keberangkatan jamaah umrah juga dinilai sangat memengaruhi keberlangsungan ekosistem bisnis perjalanan umrah di dalam negeri.
Berdasarkan catatannya, Indonesia secara konsisten menyumbang angka kunjungan umrah terbesar kedua di dunia dengan rata-rata kunjungan berkisar 1,2 juta hingga 1,5 juta orang per tahun.
Secara kalkulasi makroekonomi, ia menyebut asumsi pengeluaran rata-rata komponen ekonomi umrah seputar akomodasi, transportasi domestik, konsumsi, hingga logistik (land arrangement) satu kunjungan dari jamaah umrah di Arab Saudi menghabiskan sekitar 1.000-1.200 dolar AS.
“Pertanyaannya, apakah segala pertimbangan dampak ekonomi baik bagi Arab Saudi dan Indonesia ini sepadan dengan isu keselamatan jamaah? Saya rasa tidak. Dahulukan keselamatan jamaah,” kata dia.
Imas menambahkan sebagai negara yang berdaulat maka Indonesia berkewajiban untuk melindungi warganya dari dampak konflik internasional yang mengintai.
Untuk itu, ia meminta pemerintah untuk bersikap bijaksana dengan tak hanya memberikan peringatan bagi jamaah umrah untuk berhati-hati dalam melaksanakan umrah di Arab Saudi, tapi juga harus memberikan sikap tegas untuk melarang warganya berangkat menunaikan ibadah umrah.
Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan keselamatan jamaah umrah Indonesia adalah prioritas utama pemerintah.
Kemenhaj memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada jamaah umrah asal Indonesia yang terdampak langsung oleh situasi tersebut dan seluruh rangkaian ibadah berjalan dengan sebagaimana mestinya.
Guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, Kemenhaj mengimbau jamaah yang saat ini berada di Arab Saudi agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, dan memfokuskan kegiatan pada pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah.
Jamaah diminta untuk membatasi perjalanan yang tidak mendesak ke luar wilayah tersebut, mematuhi seluruh arahan otoritas setempat, menghindari lokasi yang berpotensi rawan, dan terus berkoordinasi secara aktif dengan pihak travel.
