Teguh menyebut empat pimpinan DPD RI, yakni Sultan Baktiar Najamudin, GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung, sebagai sejumlah figur yang memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap persoalan daerah.

Terkait mekanisme pengisian jabatan tersebut, Teguh menjelaskan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Dekan FISIP Undip itu menambahkan, figur yang dipilih diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.