"Penyelesaian konflik tidak cukup berhenti pada aspek administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum, memulihkan hak masyarakat, dan memastikan tanah dapat dimanfaatkan secara produktif," ujarnya.

Untuk itu, Kepala BRAN meminta dukungan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas dalam menjalankan reforma agraria, mempercepat penyelesaian konflik pertanahan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam pertemuan Kepala BRAN Jenderal Polisi Dedi Prasetyo dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Pertemuan tersebut kata Dedi, membahas penguatan kelembagaan dan percepatan penyelesaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN agar lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria dapat menjalankan mandat nasionalnya secara efektif.