Persyaratan dimaksud antara lain, penyelesaian dokumen rencana anggaran program (RAP) otsus perubahan, realisasi penyerapan dana otsus tahap I paling sedikit 50 persen, serta capaian pelaksanaan program minimal 15 persen.
“Dengan realisasi 48,30 persen, artinya penyaluran sudah memasuki tahap II, tetapi belum mencapai batas maksimal tahap II sebesar 75 persen dari total pagu,” ujarnya.
Menurut dia, DJPb bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari dan KPPN Fakfak meningkatkan asistensi ke masing-masing pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah dengan persentase penyerapan rendah.
Upaya tersebut bermaksud mengidentifikasi langsung permasalahan sekaligus memfasilitasi pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi syarat salur.
