Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan kerangka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, tindak pidana makar mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Karena itu, penyidik perlu mengungkap seluruh rangkaian perbuatan, termasuk tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Menurut dia, penyidik perlu mendalami berbagai kemungkinan tujuan tindakan tersebut, mulai dari niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
βDalam KUHP yang baru, makar itu tidak hanya dilihat ketika suatu perbuatan sudah selesai dilaksanakan. Ada tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, sampai pada pelaksanaan. Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,β ujar Yusril.
Pemerintah, kata dia, akan terus memantau perkembangan penanganan perkara dan mendukung aparat penegak hukum mengungkap seluruh fakta serta pihak yang terlibat. Proses hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.