Tersangka kedua yakni eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Dia diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Dia juga meneruskan hasil penyadapan berupa laporan harian.
"Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," kata Suyudi.
Suyudi menerangkan Irjen Eko Hadi Santoso diduga berperan menerima perintah penyadapan.
"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," kata Suyudi.
