Polisi menyita barang bukti berupa 129 buah SIM diduga palsu, 12 buah KTP diduga palsu, 8 unit handphone (HP), 1 unit CPU, 2 unit printer, 1 unit keyboard, 2 buah alat pemotong kartu, 1 unit mesin laminating kartu, 2 unit mouse, 8 botol tinta printer warna, 1 rim PVC, dan 7 paket SIM atau KTP.
Tersangka RK berperan menyediakan tempat produksi dokumen palsu. RK bersama tersangka FFD, R, dan SS juga berperan mencari pelanggan hingga mengedit dan mencetak dokumen palsu.
Sementara tersangka YPW berperan mengirim dokumen palsu ke pemesan. Sedangkan DPO Nanang berperan menyediakan alat produksi berupa komputer, mesin cetak, dan alat pemotong kartu.
Para tersangka dijerat Pasal 96 atau Pasal 96A Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan atau Pasal 391 ayat (1), UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Mereka terancam maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.
