NADIKABAR.COM — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya meningkatkan komitmen dan koordinasi di tingkat kementerian/lembaga dalam mendukung percepatan implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
"Koordinasi di tingkat K/L juga harus ditingkatkan," kata Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Bidang Pengarusutamaan Gender Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA Nani Dwi Wahyuni dalam acara "Launching Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk Mendukung Implementasi RAN GPI 2024 - 2030", di Jakarta, Rabu.
Selain itu, sosialisasi di masyarakat mengenai isu perubahan iklim dan gender juga perlu digencarkan.
"Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat agar upaya adaptasi bencana serta kebijakan lingkungan lebih berpihak pada perlindungan kelompok rentan," tutur Nani.
KemenPPPA telah menginisiasi pembentukan Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) sebagai wadah kolaborasi masyarakat sipil dalam mendukung implementasi RAN GPI 2024–2030.
Pembentukan kelompok kerja (pokja) organisasi masyarakat sipil ini bertujuan untuk memantik kementerian/lembaga agar lebih berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dan regulasi terkait perubahan iklim yang diatur di berbagai dokumen nasional perubahan iklim.
Ada 50 organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pokja ini.
Mereka akan bekerja selama 6 hingga 12 bulan di delapan wilayah di Indonesia dengan menargetkan perempuan, komunitas rentan, anak muda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan mitra advokasi, sebagai target advokasi.
Lingkup kerja pokja ini meliputi pertanian dan ketahanan pangan; air; kelautan dan pesisir; kesehatan; bencana, kehilangan dan kerusakan; ketahanan sosial dan perlindungan sosial; hutan, lahan, dan ekosistem.
Kemudian hutan dan penggunaan lahan; energi; limbah; industri dan ekonomi hijau; serta ekonomi biru.
