Ia mengatakan, kewenangan pengelolaan kawasan tersebut telah beralih dari Perhutani KPH Garut kepada pemegang surat keputusan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dari Kementerian Kehutanan.
Peralihan kewenangan tersebut, lanjut dia, mengacu pada SK Kementerian Kehutanan Nomor 148 dan 149 Tahun 2025 tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan KHDPK yang kemudian diperbarui melalui SK Kementerian Kehutanan Nomor 614 dan 615 Tahun 2026.
Ia menyebutkan, lokasi tersebut termasuk dalam area Perhutanan Sosial Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Sanghyang Taraje seluas kurang lebih 768 hektare di Desa Pakenjeng, Kecamatan Pamulihan, berdasarkan SK Nomor 8782/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/9/2023.
"Setiap bentuk pemanfaatan kawasan hutan, baik di wilayah kelola Perhutani maupun areal KHDPK harus mengikuti ketentuan hukum dan perizinan yang berlaku," katanya.
Ia menjelaskan, aktivitas penambangan tanpa izin di dalam kawasan hutan tidak dapat dibenarkan karena berpotensi merusak lingkungan, mengganggu fungsi ekologis hutan, serta bertentangan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari.
