NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami mekanisme pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pendalaman dilakukan saat memeriksa kembali Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian, Kamis (19/11).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Rustian juga merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di BNPB yang mengetahui secara menyeluruh proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana siap pakai (DSP).

"Artinya yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau dana siap pakai itu dilakukan," kata Budi kepada wartawan, Kamis malam.

"Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB? Siapa yang menunjuk? Siapa yang melakukan plotting, pembagian dan sebagainya?" sambungnya.

Ia mengatakan penggunaan DSP untuk pengadaan barang dan jasa di BNPB tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya.

Pengadaan memungkinkan dengan penunjukan langsung dengan syarat-syarat tertentu.

"Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja dan sebagainya. Itu semuanya didalami pengetahuan dari saudara RUS selaku KPA," ujarnya.

Kasus di BNPB itu berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu. Rustian termasuk pihak yang diamankan saat OTT dan sempat diperiksa di markas KPK.

Dia kemudian dipulangkan, karena masih berstatus sebagai saksi.

Dalam perkara di BNPB, KPK telah menetapkan lima orang tersangka.

Kelimanya adalah Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Gabriel Purwaka Sigit; Tenaga Ahli Kepala BNPB Letjen Suharyanto, Bima Setiawan dan Richard Erlangga; serta pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika.

Bima adalah adik dari eks Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Suharyanto disebut sudah diperiksa bersama penyidik KPK dan Puspom TNI.

KPK menyatakan dalam perkara tersebut, sejumlah penyedia barang dan jasa atah vendor terafiliasi dengan Bima Setiawan. Dalam kurun waktu tiga tahun mulai 2024-2026 total pengadaan di lingkungan BNPB mencapai Rp148 miliar.

Pengadaan itu bersumber dari dana siap pakai (DSP) atau dana darurat penanganan sejumlah bencana besar di Indonesia.

Mulai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan, banjir di Sumatera dan Aceh pada November 2025, hingga gempa NTT beberapa waktu lalu.

"Dalam proses penggunaan DSP tersebut, KPK menemukan adanya dugaan konflik kepentingan dan suap," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein beberapa waktu lalu.

Rustian sebelumnya juga pernah diperiksa KPK pada 27 Oktober lalu.