Setelah melalui rangkaian proses perundingan sejak 2023, ASEAN DEFA kini mencapai tonggak penting dengan akan dilakukannya penandatanganan oleh ASEAN Member States (AMS) yang terdiri atas 11 (sebelas) negara. Untuk itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dijadwalkan akan bertolak ke Manila, Filipina, untuk melakukan penandatanganan ASEAN DEFA pada 14 November 2026 mendatang, yang menandai langkah besar menuju integrasi ekonomi digital kawasan sekaligus menegaskan komitmen Indonesia dalam mendorong transformasi digital ASEAN.
Melalui pembentukan tersebut, berdasarkan hasil studi BCG, implementasi ASEAN DEFA yang komprehensif berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari sekitar US$ 1 triliun menjadi US$ 2 triliun pada tahun 2030. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ASEAN DEFA diharapkan menghadirkan manfaat nyata melalui kemudahan perdagangan digital lintas negara, peningkatan interoperabilitas sistem pembayaran dan layanan digital, serta penyederhanaan proses transaksi elektronik.
Kesepakatan ini juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan konsumen, keamanan transaksi, arus data lintas batas yang tepercaya, serta pengembangan talenta dan inovasi digital. Oleh karenanya, UMKM Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menjangkau pasar regional, memperluas basis konsumen, dan meningkatkan daya saing tanpa harus bergantung pada pasar domestik.
Lebih lanjut, bagi Indonesia, ASEAN DEFA juga sejalan dengan pelaksanaan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan agenda aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Implementasi kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia digital, mempercepat transformasi UMKM, serta mendorong penguatan regulasi keamanan siber dan tata kelola data.
