Untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan, Pemkot Surabaya telah menyediakan 26 lokasi belajar yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut terdiri atas sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas publik yang dekat dengan lingkungan warga, mulai dari aula kecamatan hingga Balai RW. Sementara itu, PKBM menjadi alternatif layanan pendidikan nonformal yang dikelola berbasis masyarakat. Melalui fasilitas tersebut, warga dapat mengikuti program kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA.
Selain KRISNA dan PKBM, masyarakat juga dapat memanfaatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari layanan pendidikan nonformal. Penyediaan berbagai fasilitas tersebut merupakan upaya Pemkot Surabaya mendekatkan layanan pendidikan kepada masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan formal.
Febri menambahkan program Kampung Pancasila juga menjadi salah satu upaya Pemkot Surabaya memperluas akses pendidikan nonformal. Melalui program tersebut, masyarakat yang belum pernah menyelesaikan pendidikan hingga SMA, didorong mengikuti pendidikan kesetaraan.
"Nah, di dalam Kampung Pancasila kalau ada warga yang memang belum pernah bersekolah sampai dengan jenjang SMA tapi usianya udah lewat, itu didorong untuk bisa ikut di dalam kejar paket," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemkot Surabaya berupaya memastikan masyarakat tetap memperoleh kesempatan pendidikan meskipun menghadapi kendala usia maupun keterbatasan akses sekolah formal.
"Jadi negara hadir. Dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan support yang besar untuk itu," tegas Febri.
Warga yang belum memiliki ijazah SMA atau ingin melanjutkan pendidikan dapat berkonsultasi melalui Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di kelurahan maupun langsung ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Selain itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan informasi di Balai RW yang kini didukung kehadiran aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu menjawab kebutuhan dan pertanyaan warga.
"Warga Surabaya yang hari ini memang belum sampai punya ijazah SMA, tidak bisa meneruskan sekolah, problem itu mari kita selesaikan semuanya. Bisa datang ke Kasi Kesra Kelurahan atau di Kantor Dinas Pendidikan," pungkas Febri.
