Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi-tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan, Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. Ia mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.
"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan.
Yanuar mengakui memutuskan melakukan aksi ini atas inisiatifnya sendiri. Sebab, menurutnya, setiap anggota diberikan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat.
Terkait usulan hak menyatakan pendapat, Yanuar mengaku menjadi salah satu dari anggota dewan dari fraksi PKS yang menyetujui hak menyatakan pendapat. Ia mengaku menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen pengajuan hak menyatakan pendapat.
Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3 mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah.
"Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu, Rabu (7/10).
