Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik.
Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp.
Masa penahanan yang dicantumkan masing-masing adalah LSP sampai dengan 23 November 2026, EH sampai dengan 22 November 2026, dan AS sampai dengan 21 November 2026.
Sementara itu, pada 5 November 2026 SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah.
Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
