NADIKABAR.COM — Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) mendukung agenda transformasi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.

Ketua Umum PP Persis KH Jeje Zaenudin pun mengapresiasi atas kepercayaan serta pengakuan dari Presiden Prabowo yang menyebut Persis sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan Islam yang berada di belakang Presiden bersama Muhammadiyah dan NU.

"Pernyataan Presiden tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah moral untuk terus berkontribusi secara nyata dalam pembangunan bangsa dan negara," kata Jeje di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang memiliki keberanian melakukan terobosan strategis, membenahi persoalan struktural bangsa, serta mengubah paradigma pembangunan dari ketergantungan menuju kemandirian dan kedaulatan nasional.

Oleh karena itu, dia memberikan dukungan terhadap program-program transformatif dan revolusioner Presiden Prabowo, terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pemerataan pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan dan martabat bangsa.

"Dukungan Persis adalah dukungan yang berlandaskan nilai, prinsip, dan kemaslahatan bangsa," katanya.

Sebagai jam'iyyah dakwah yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan umat dan bangsa, menurut dia, Persis menempatkan kepentingan agama, rakyat, dan negara di atas kepentingan politik pragmatis.

Dia pun mendukung setiap kebijakan pemerintah yang benar, adil, konstitusional, dan membawa kemaslahatan bagi rakyat.

"Dukungan Persis adalah dukungan yang tulus, bertanggung jawab, sekaligus kritis dan dilandasi semangat amar ma'ruf nahi munkar." Ujarnya.

Selain itu, dia juga mendorong agar agenda perubahan besar Presiden Prabowo diwujudkan melalui keberanian memberantas korupsi, menegakkan hukum, dan menghadirkan keadilan sosial.

Dia meyakini bahwa revolusi pembangunan tidak akan berhasil tanpa revolusi moral, integritas kepemimpinan, dan reformasi tata kelola pemerintahan.

Menurut dia, tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, mafia ekonomi, perampasan kekayaan negara, maupun praktik hukum yang tajam kepada rakyat kecil tetapi tumpul terhadap kelompok yang kuat.

"Kekayaan nasional harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir kelompok yang mengorbankan kepentingan bangsa," katanya.

Dia juga menegaskan Persis siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kualitas manusia Indonesia.

Melalui jaringan pendidikan, pesantren, dakwah, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, zakat, wakaf, dan penguatan keluarga, menurut dia, Persis berkomitmen mengambil bagian dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

Dia percaya bahwa transformasi Indonesia tidak cukup hanya melalui pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi harus disertai pembangunan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, sehat, produktif, dan berdaya saing.

Untuk itu, kata dia, Persis siap menggerakkan potensi jam'iyyah untuk berkontribusi dalam penguatan ketahanan keluarga, pendidikan generasi muda, ekonomi umat, kemandirian pangan, serta pemberdayaan masyarakat.

Dia pun mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu mengawal agenda perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. Perbedaan pandangan politik tidak boleh menghalangi kerja sama dalam membangun bangsa.

"Pemerintah membutuhkan dukungan masyarakat yang kritis dan konstruktif, sedangkan masyarakat membutuhkan pemerintahan yang terbuka, amanah, dan berpihak kepada rakyat," kata dia.