Dari total kebutuhan lahan proyek sekitar 835,8 hektare, terdapat lahan BMN yang dikelola Kementerian Kehutanan seluas 328,8 hektare. Penyediaan lahan itu dilaksanakan melalui mekanisme tukar menukar BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurut Simon, pembangunan infrastruktur energi membutuhkan kepastian penyediaan lahan dengan tetap memperhatikan tanggung jawab negara dalam pelaksanaan kawasan hutan, aspek tata kelola, dan prinsip keberlanjutan.
Pelaksanaan tukar menukar BMN itu menjadi wujud sinergi, komitmen, dan kepercayaan antar lembaga dalam menyelaraskan kebutuhan pembangunan infrastruktur energi dengan kepentingan pengelolaan aset negara, lanjutnya.
“Kami sungguh menghargai dukungan dan kemitraan yang dilakukan. Kami percaya kemitraan yang kuat antara sektor energi dan sektor kehutanan, akan menjadi modal penting bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan masa depan,” ujar Simon.