NADIKABAR.COM — Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggelar sosialisasi dan penyuluhan program redistribusi tanah objek Reforma Agraria 2026 terhadap 1.927 orang warga Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas.
Kepala Kantor Pertanahan Cianjur Ara Komara Sujana di Cianjur, Selasa, mengatakan, Kabupaten Cianjur menjadi salah satu proyek percontohan pelaksanaan Reforma Agraria di Pulau Jawa.
"Kabupaten Cianjur menjadi pilot project di Pulau Jawa, di mana program yang sudah berjalan dan terbukti dengan lahirnya sertifikat untuk 57 bidang yang saat itu sudah terdapat rumah," katanya.
Program tersebut mendapat perhatian khusus dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Komisi II DPR RI, di mana pelaksanaan Reforma Agraria di Cianjur menghadapi sejumlah dinamika.
Dinamika di Cianjur terutama dalam penyusunan site plan, pencocokan data, hingga penyesuaian tata letak kawasan, namun proses penataan terus berjalan salah satunya penerbitan sertifikat untuk puluhan bidang tanah yang telah ditempati warga.
Penataan kawasan tidak hanya berfokus pada pembagian dan kepastian penguasaan tanah, namun mencakup penyediaan fasilitas umum seperti pembangunan akses jalan lingkungan dan jalan perkebunan guna menunjang mobilitas masyarakat dan mempermudah petani mengangkut hasil pertanian.
"Selain penataan kawasan, kami memberikan perhatian terhadap perlindungan masyarakat yang telah lama menempati maupun menggarap lahan," katanya.
Hal tersebut tutur dia, penting karena perubahan tata letak kawasan berpotensi bersinggungan dengan keberadaan rumah warga maupun bidang tanah yang selama ini dikelola masyarakat.
Sosialisasi yang di gelar di Desa Batulawang mencakup lahan seluas 203,4 hektare dilaksanakan dalam empat gelombang, dengan jumlah peserta sekitar 500 orang pada setiap tahap.
Sosialisasi tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami tahapan pelaksanaan program, mengetahui mekanisme penetapan calon penerima manfaat, serta menyampaikan berbagai persoalan terkait tanah yang selama ini ditempati maupun digarap.
"Tidak hanya melalui redistribusi tanah, BPN Cianjur juga menyiapkan program penataan akses dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan sejumlah perangkat daerah terkait," katanya.
