NADIKABAR.COM — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas untuk beralih dari sekadar komitmen menuju implementasi nyata aksi iklim, melalui pengurangan emisi metana pada sektor persampahan, pertanian, dan energi fosil.

Hal itu sebagaimana disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, dalam pertemuan tingkat menteri di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Türkiye, pada Rabu (11/11).

"Indonesia menyambut baik penekanan pertemuan ini pada pentingnya beralih dari komitmen menuju implementasi. Bagi Indonesia, pengurangan emisi metana merupakan bagian penting dari upaya mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat efisiensi energi," tutur Jumhur.

Melalui dokumen iklim nasional yang diperbarui, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

“Pencapaian target ini kini sangat didukung oleh strategi penanganan emisi metana lintas sektor yang terukur,” kata Jumhur.

Ia mengatakan sebagai bentuk implementasi, Kementerian Lingkungan Hidup memimpin percepatan rencana operasional niremisi di sektor persampahan untuk menghentikan pembuangan sampah terbuka dan mencegah penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir.

Upaya ini diperkuat dengan pendekatan penghitungan tingkat dua yang lebih akurat dan transparan.

Dari sisi ekonomi sirkular, kata Jumhur, implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 memfasilitasi program pengubah sampah menjadi energi, sementara industri kelapa sawit nasional mulai mengonversi limbah cair menjadi biogas mandiri.

Pada sektor pertanian, implementasi difokuskan pada uji coba varietas padi beremisi rendah dan perluasan metode pengaturan irigasi bersistem yang didukung pendampingan teknis intensif bagi para petani.

“Optimalisasi pakan dan kotoran ternak juga mulai diintegrasikan untuk menekan emisi sekaligus mendukung kesejahteraan peternak,” ujarnya.

Jumhur mengatakan di sektor energi fosil, para operator minyak dan gas bumi nasional tengah menguji coba teknologi deteksi dan perbaikan kebocoran metana, yang merupakan tindak lanjut langsung dari Pekan Metana Asia Tenggara di Jakarta.

Untuk memastikan orkestrasi yang efektif, pemerintah telah membentuk unit khusus penanganan polutan berumur pendek, yakni Super Pollutant Unit Indonesia, pada Oktober 2026.

Guna menjamin keberlanjutan pendanaan, Kementerian Lingkungan Hidup mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka akses perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana.

"Skema pendanaan inovatif ini juga diperkuat melalui instrumen sukuk hijau negara yang mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan,” katanya.

Dalam kesempatan pertemuan tingkat menteri tersebut, ia mengundang lembaga keuangan global dan mitra industri untuk membangun kolaborasi strategis, mulai dari mendanai fasilitas pengolahan sampah kota, mendukung manajemen irigasi petani, hingga bekerja sama dengan operator energi untuk menekan kebocoran emisi.

“Melalui aksi kolaboratif ini, Kementerian Lingkungan Hidup optimistis Indonesia dapat memberikan kontribusi terukur bagi keselamatan bumi,” ucapnya.