"Presiden sepertinya hendak memberi pesan dengan menghadirkan figur-figur yang memiliki legitimasi historis untuk menunjukkan bahwa persoalan yang menimpa seorang mantan Kapolri tidak identik dengan persoalan seluruh institusi Polri," tuturnya.
"Yang sedang menghadapi persoalan hukum adalah individu dan pihak-pihak yang diduga terlibat, bukan institusi Polri sebagai keseluruhan," imbuhnya.
Bambang menegaskan bahwa pesan ini dianggap penting karena kasus dugaan penyadapan tersebut berpotensi memicu krisis legitimasi di tubuh Polri.
Terlebih, berdasarkan keterangan awal penyidik, penyadapan diduga tidak hanya menyasar presiden, tetapi juga sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, dan masyarakat.
Di sisi lain, ia justru menyoroti posisi Suyudi yang hadir dalam pertemuan itu. Menurutnya Suyudi tidak seorang diri menghadapi masalah dari kepemimpinan sebelumnya melainkan juga didampingi Presiden dan para mantan Kapolri.
"Secara komunikasi organisasi, ini dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi kepemimpinan untuk Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melalui dukungan simbolik para pendahulu," ujarnya
