"Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha," ujarnya.
Pramono mengungkapkan pembahasan UMP Jakarta 2027 berlangsung selama tiga hari. Meski batas akhir penetapan sebenarnya jatuh pada Sabtu (21/11), Pemprov DKI bersama unsur buruh dan pengusaha berhasil menyelesaikan pembahasan lebih awal.
Dia menyebut proses pembahasan dilakukan melalui mekanisme tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha.
"Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu," tuturnya.
Harap Buruh Sejahtera dan Pengusaha Survive