NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendorong penguatan kredibilitas dan kualitas informasi terkait konflik di Papua agar informasi mengenai pihak yang terlibat maupun status warga sipil dapat diverifikasi secara akurat.
Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan informasi mengenai seseorang yang berada di wilayah konflik perlu diverifikasi secara menyeluruh, terutama ketika terdapat perbedaan informasi mengenai status orang tersebut.
"Makanya jangan sampai ada informasi sesat yang berkembang di publik. Oleh karena itu, aspek kredibilitas dan kualitas informasi itu harus terukur," kata Pigai.
Ia mengatakan riwayat dan status seseorang dapat menjadi bagian dari proses verifikasi ketika muncul informasi mengenai korban dalam suatu peristiwa di wilayah konflik.
Pigai mencontohkan kemungkinan adanya personel aparat yang bertugas di lapangan tanpa mengenakan atribut kedinasan sehingga kemudian dipersepsikan sebagai warga sipil.
"Katanya anggota intelijen di lapangan melepaskan atribut aparatnya, kemudian disebut sebagai warga sipil. Begitu setelah terjadi apa-apa, dibuka, lama-lama historinya dibuka, 'Oh, ternyata dulu ini aparat, kan begini-begini,'" ujarnya.
