NADIKABAR.COM — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta para pakar menilai kebijakan pemerintah secara objektif dengan tetap mengkritisi kekurangan tanpa mengabaikan capaian maupun manfaat program bagi masyarakat.
Pigai di Jakarta, Selasa, mengatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
Namun, menurut dia, penilaian juga perlu memuat capaian atau manfaat kebijakan agar masyarakat memperoleh gambaran secara utuh.
"Jadi, para pakar itu jangan meniadakan kebaikan-kebaikan pemerintah. Harus juga mengucapkan kebaikan-kebaikan pemerintah. Baru kalau ada sisi manajemen yang kurang, dikritisi, tidak masalah," ujar Pigai.
Menurut dia, kritik terhadap kekurangan kebijakan tetap dapat disampaikan, bahkan hingga meminta pertanggungjawaban pejabat, tanpa mengabaikan capaian yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
"Sampai disuruh menterinya turun, tidak apa-apa. Saya disuruh turun juga tidak masalah. Tapi tolong dinilai, kebaikan-kebaikan itu harus dikedepankan. Itulah yang namanya pakar yang objektif," katanya.
Pernyataan itu disampaikan Pigai ketika dimintai tanggapan mengenai respons Mahfud MD terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung sejumlah pakar dalam pidatonya pada HUT Ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN).
