Menurutnya, pelestarian di Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya menyangkut satwa, tetapi juga menjaga ekosistem, budaya, serta nilai filosofis masyarakat Banten.
Lebih lanjut, Pigai mengakui bahwa wacana pemindahan badak tersebut memicu spekulasi publik karena berdekatan dengan terbitnya aturan Kementerian ESDM Nomor 65 Tahun 2026 mengenai kawasan pengelolaan tambang serta proyek pembangunan jalan di Rangkasbitung menuju Panimbang.
βKarena tiba-tiba ada Kepmen Kementerian ESDM, orang kait-kaitkan di antara kedua ini. Lalu orang juga kait-kaitkan dengan pembangunan jalan dari Rangkasbitung ke Panimbang,β ujarnya.
Oleh sebab itu, Pigai menekankan agar usulan relokasi badak jawa tetap ditempatkan sebatas diskusi atau wacana publik, dan kembali memastikan belum ada keputusan resmi dari pemerintah untuk memindahkan satwa endemik tersebut dari Taman Nasional Ujung Kulon.
βItu mungkin silahkan bisa diperdebatkan pro kontra. Itu hal yang biasa. Tapi bukan merupakan keputusan resmi pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto,β kata Pigai menegaskan.