Meski begitu, Jaenudin menegaskan, Sarwendah tidak merasa kecewa dengan gagalnya mediasi tersebut. Ia justru menilai persoalan kehadiran para pihak seharusnya menjadi perhatian hakim mediator.
"Karena dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 itu sudah dijelaskan tata cara mediator dan siapa yang harus hadir. Kalau tidak hadir, harus ada alasannya dengan jelas," tegas Jaenudin.
Dalam kesempatan itu, Jaenudin juga membeberkan isi tawaran perdamaian yang diajukan pihak Ruben. Menurutnya, pihak Ruben mengakui bahwa utang di salah satu bank merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Namun, dalam penjelasan berikutnya, pembayaran cicilan justru dipersilakan untuk dilakukan oleh Sarwendah.
"Intinya dari pihak RO memberikan usulan perdamaian sekaligus jawaban. Isinya memang dia mengakui terkait utang di bank itu merupakan tanggung jawab para pihak. Namun, di paragraf berikutnya dia mempersilakan agar itu dibayarkan oleh Sarwendah karena menganggap itu asetnya Sarwendah," bebernya.
Jaenudin menilai, tawaran tersebut belum memberikan solusi konkret terkait pembagian tanggung jawab pembayaran utang. Menurutnya, jika memang menjadi tanggung jawab bersama, seharusnya ada bentuk kesepakatan mengenai pembayarannya.
