"Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya diatur dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, DPRD)," kata Saan saat membuka rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Salah satu poin dalam pasal itu, menurut dia, HMP bisa dilakukan untuk merespons dugaan Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Presiden dan atau Wakil Presiden.
Dalam rapat itu, 8 fraksi partai politik hadir yang diwakili oleh anggotanya maupun pimpinan fraksi. Di antaranya Fraksi PDIP yakni Dolfie OFP, Lasarus, kemudian Fraksi Golkar yakni Ahmad Doli Kurnia, Abraham Sridjadja.
