Anggia mengatakan Komisi VI DPR bersama pimpinan DPR telah memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan manajemen perusahaan selama sekitar satu bulan untuk mencari penyelesaian.

Hasilnya, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya menghadapi ancaman pemberhentian disepakati kembali bekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu, memperoleh upah sesuai UMR, serta mendapatkan kepesertaan BPJS sejak 13 November 2026.

"Pak Dasco memang minta untuk ini harus diurai dan diselesaikan," tuturnya.

Ketua Umum Konfederasi KASBI Unang Sunarno mengatakan pihaknya menyampaikan persoalan tersebut kepada Komisi VI DPR dan pimpinan DPR karena menilai penyelesaian persoalan pekerja di lingkungan perusahaan BUMN membutuhkan perhatian parlemen.

Dia menyebutkan selain persoalan status dan pemenuhan hak normatif, para pekerja juga menghadapi persoalan kebebasan berserikat.