"Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden," demikian bunyi pasal tersebut.
Lebih lanjut, mekanisme pemilihan cawapres juga diatur dalam Pasal 46 ayat (1) hingga ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Berdasarkan aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan digelar.
Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih satu dari dua kandidat yang diajukan Presiden. Kedua calon juga wajib menyampaikan pernyataan kesediaan atau kesiapan pencalonan dalam sidang tersebut.
Kemudian, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai wapres pengganti Gibran. Namun, apabila kedua calon memperoleh jumlah suara yang sama, MPR akan menggelar pemilihan ulang satu kali.
Jika hasilnya tetap imbang, Presiden berwenang menentukan satu dari dua kandidat untuk ditetapkan sebagai wapres.
