Menurutnya, pengelolaan sumber daya ekonomi harus berjalan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah Presiden Prabowo Subianto, mulai dari penataan korporasi dan efisiensi BUMN hingga penguatan koperasi, sehingga orientasi perekonomian nasional dapat lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
"Jadi tidak hanya korporasi, tapi juga ada koperasi. Dan sekarang korporasinya ditertibkan, BUMN-BUMN-nya diefisiensikan, koperasinya dihidupkan," ungkapnya.
Penataan sektor ekonomi tersebut juga berkaitan dengan upaya memperkuat kemandirian ekonomi umat. Ferry menilai organisasi Islam perlu mengambil peran lebih luas dalam pembangunan nasional dengan menjadikan penguatan ekonomi sebagai salah satu perhatian bersama.
Perluasan peran tersebut tidak hanya terbatas pada bidang sosial dan politik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kerja sama antarlembaga, pengembangan usaha, serta penguatan koperasi. Berbagai langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi umat sekaligus memperbesar kontribusi organisasi Islam dalam perekonomian nasional.
"Ini juga menjadi momentum, insyaallah, menjadi kekuatan kita untuk menyatukan kekuatan bukan hanya kekuatan sosial politik, tetapi juga kekuatan ekonomi kita juga," ucap Ferry.
Di samping membahas konsolidasi dan penguatan ekonomi, pertemuan tersebut turut menyoroti rencana penyampaian aspirasi kebangsaan melalui Aksi Rakyat Bela Indonesia. Aksi lanjutan tersebut dijadwalkan berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta, Minggu (15/11), sebagai tindak lanjut dari kegiatan sebelumnya di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta.