NADIKABAR.COM — Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Muhammad Khozin mengatakan usul hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wapres tidak akan dilanjutkan. Hal itu terjadi karena Gibran sudah mundur.
"Kalau HMP jelas tidak lanjutlah. Itu pasti sudah tidak lanjut, karena apa? Sudah tidak relevan. Objeknya apalagi yang mau diselesaikan," kata Khozin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia berharap polemik terkait jabatan Gibran berakhir. Dia meminta semua pihak kembali fokus pada tugas masing-masing.
"Prinsipnya begini, harapan kami setelah pengunduran diri Pak Gibran ini kita sudahi polemik ijazah ini, mari kembali kita fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing," ujarnya.
Khozin menjelaskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden akan diproses. Dia merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 UU MD3.
"Ada waktu 14 hari sebelum sidang paripurna presiden untuk menyiapkan dan mengirim dua nama kepada MPR. Kemudian MPR diberikan waktu maksimum 60 hari untuk memilih satu dari dua nama yang di kirim oleh presiden," jelasnya.
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR. MPR akan menindaklanjuti surat itu.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemui kami semua sebagai Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," ujar Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).
Dia mengatakan surat serupa juga sudah diserahkan Gibran ke Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menyebut Gibran meminta surat itu segera diproses.
"Surat yang sama, menurut beliau, juga sudah disampaikan ke Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.
