NADIKABAR.COM — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pembebasan terhadap massa unjuk rasa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10 November 2026 yang tidak terbukti rusuh.
“PKB mendesak agar aparat membebaskan massa aksi yang tidak terbukti melakukan tindakan anarki dan rusuh,” kata Wakil Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat PKB Gielbran Muhammad Noor dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Selain itu, dia mengingatkan semua pihak terkait bahwa mengutarakan pendapat di muka umum merupakan hak yang perlu dijaga bersama.
"Bagi kami, PKB, kebebasan mengutarakan aspirasi dan pendapat adalah sebuah anugerah yang harus dijaga dan dihargai oleh seluruh pihak, termasuk pemerintah, sesuai dengan amanah konstitusi kita," katanya.
Sementara itu, dia mengapresiasi perjuangan massa aksi yang menyuarakan pendapatnya pada momentum Hari Pahlawan, serta tanpa menimbulkan huru-hara atau anarki.
“Merekalah yang berhak untuk kita sebut sebagai pahlawan,” kata mantan Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada tersebut.
Pada kesempatan berbeda, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah DIY AKBP Novita Eka Sari di Kabupaten Sleman, Kamis, mengatakan Polda DIY telah memulangkan 154 orang dari total 157 orang yang diamankan dalam kericuhan unjuk rasa pada 10 November 2026.
Sementara dua dari tiga orang diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), dan seorang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan kepemilikan bahan peledak atau senjata dan/atau penyalahgunaan senjata atau bahan berbahaya.
