NADIKABAR.COM — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan tidak akan mengajukan kader internal sebagai calon wakil presiden pengganti dan menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo Subianto, tetapi menilai Sufmi Dasco Ahmad layak dipertimbangkan.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden dalam menentukan calon wakil presiden yang akan diusulkan sesuai mekanisme konstitusi. Kami tidak akan mencalonkan kader internal,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB Moh. Rano Alfath dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Rano mengatakan PKB mengutamakan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa dalam menyikapi proses pengisian jabatan wakil presiden.

Meski tidak mengajukan kader sendiri, PKB memiliki pandangan mengenai figur yang dinilai mampu membantu Presiden menjalankan agenda pemerintahan apabila diminta memberikan masukan.

“Apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan sebagai bahan pertimbangan Presiden, kami, Partai Kebangkitan Bangsa, menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan,” ujarnya.

Rano merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan tersebut mengatur pengusulan dua calon wakil presiden oleh Presiden untuk dipilih MPR.

Menurut Rano, pertimbangan PKB terhadap Dasco didasarkan pada pengalaman, kematangan politik, kemampuan menjembatani berbagai kepentingan, serta kesetiaannya kepada Presiden Prabowo Subianto.

Kapasitas tersebut dinilai penting untuk menjaga soliditas koalisi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan parlemen.

“PKB melihat Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan pandangan, dan mencari titik temu,” katanya.

Menurut dia, kemampuan tersebut diperlukan agar komunikasi di dalam koalisi tetap terjaga dan agenda pemerintah memperoleh dukungan politik yang kuat.

Selain itu, Dasco dinilai konsisten mengawal agenda pemerintah dan menjaga kepercayaan Presiden. Perpaduan loyalitas dan kemampuan komunikasi politik dianggap menjadi modal untuk mendukung koordinasi pemerintahan yang efektif.

Rano yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyoroti peran Dasco dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan.

Salah satunya melalui fasilitasi dialog dan audiensi antara perwakilan kelompok buruh dan pemerintah terkait regulasi ketenagakerjaan.

“Persoalan buruh, pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kelompok masyarakat lainnya membutuhkan saluran komunikasi yang baik kepada pemerintah,” ujarnya.

Ia menilai Dasco memiliki kapasitas untuk menjadi penghubung agar persoalan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut pemerintah.

Rano kembali menegaskan pandangan PKB tersebut hanya merupakan masukan, sedangkan keputusan akhir mengenai calon wakil presiden tetap berada di tangan Prabowo.

“Pada akhirnya, kami tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Bapak Presiden untuk menentukan nama yang akan diusulkan sesuai konstitusi,” katanya.