Dia menjelaskan Hak Angket merupakan salah satu opsi untuk mendalami kebijakan pemerintah, sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional.

"Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarki," katanya.

Dia menyampaikan bahwa Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, bisa menjadi dasar pengajuan HMP.

"Pasal 210 memberikan landasan prosedural untuk mengajukan HMP tanpa harus terlebih dahulu menggunakan hak angket," katanya.