Dia menjelaskan bahwa nantinya alur HMP akan masuk melalui surat ke Pimpinan DPR RI. Setelah itu, Pimpinan DPR RI akan membacakan agenda tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI sekaligus pengambilan keputusan dengan meminta persetujuan ke para Anggota DPR RI secara keseluruhan.
"Sesudah kita menerima, baru prosesnya diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti sesudah Mahkamah Konstitusi lihat, oke, balik lagi ke DPR baru perhitungan dan pengambilan keputusan, DPR dan MPR," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Istana menghormati proses politik di DPR terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) dalam merespons persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
